Oleh: A. Mustafa
Hukum tidak tergantung pada sebuah benda, tapi hukum terkait dengan perbuatan manusia. Dalam ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan “Kitabullah al-muta’alliq bi af’ali al-mukallafin“, firman Allah itu terkait dengan perbuatan mukallaf, individu. Definisi ini dipertegas oleh Ibrahim Hosein dengan sikapnya yang menolak adanya hukum haram pada uang. Yang haram adalah perbuatan orang dalam menggunakan uang itu.
“Ibrahim Hosein termasuk sosok pembaru hukum Islam yang cenderung berani melahirkan gagasan-gagasan revolusioner pada masanya. Sikap revolusiner pemikirannya ditampilkan dalam upayanya merelatifkan syariah. Menurutnya syariah perlu dipikirkan, perlu diletakan sebagai produk manusia yang tidak bersifat absolut.”
Demikian pernyataan kritis Abd. Moqsith Ghazali dalam diskusi Jaringan Islam Liberal bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Siyasah Syariah (BEMJ Siyasah Syariah) pada Selasa, (27/6) di Ruang Teater Lt.2 Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diskusi dengan tema “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosein” selain menghadirkan Moqsith sebagai pembicara juga mengundang JM. Muslimin, Peniliti INIS, dan Dr. Mujar Ibnu Syarif, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
Terkait dengan pembaruan yang dilakukan Ibrahim tentang relativitas syariah, Moqsith mengaku ingat akan sebuah pertanyaan: apakah sanksi-sanksi hukum dalam bidang kepidanaan itu berfungsi sebagai menambal dosa yang bersangkutan (jawabir) atau sebagai upaya menjerakan pelaku pidana (zawajir). Menjawab pertanyaan itu, Menurutnya, Ibrahim Hosein termasuk orang yang mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai zawajir.
Pada posisi ini, Ibrahim dinilai sebagai orang yang setuju bahwa sanksi hukum dalam bentuk potong tangan dan rajam tidak relevan bila diterapkan di bumi Indonesia. Potong tangan, rajam, dan cambuk bukanlah tujuan hukum itu sendiri, melainkan lebih sebagai instrumen agar membuat pelaku pidana jera. Karenanya, dalam konteks ini syariah menjadi relatif, bisa diubah, mungkin dengan cara dipenjarakan atau semacamnya. Dalam pandangan Ibrahim, bila penjara bisa membuat para pelaku pidana menjadi jera maka potong tangan tidak perlu dilakukan.
Pernyataan ini pernah membuat marah Satria Effendi, salah seorang ahli fiqh lain pada masanya. Menurut Effendi dalam hukum potong tangan selain terkandung fungsi sebagai zawajir juga terkandung jawabir. Menanggapi kemarahan itu, Ibrahim mengatakan bahwa itu hanya lantaran, wasilah, bukan tujuan, ghayah dari diterapkannya sebuah sanksi hukum tertentu.
Moqsith selain mengaku tersanjung dengan ketokohan Ibrahim, ia juga tidak terlepas untuk mengkritiknya. Pasalnya, Ibrahim ingin menyerahkan otoritas dalam melakukan tahkim dan takhsis itu kepada lembaga pemerintah. Sikap seperti ini sangat berisiko. Karena bagaimana bila pemerintahnya zalim dan otoriter akan membahayakan produk hukum yang dihasilkan. Menurut Moqsith, baik takhsis maupun tahkim hanya dapat dilakukan akal publik. Dalam kaidah ushul fiqh yang dibuatnya sendiri berbunyi yajuzu tanqihun nushus bi aql al-mujtama’, yaitu menyortir ketentuan yang ada dalam al-Quran dan sunnah, terutama yang partikular, dengan menggunakan akal publik, tidak menyerahkannya kepada pemerintah.
Sementara itu, pembicara lainnya, JM. Muslimin, lebih menyoroti Ibrahim Hosein pada sisi epistemologinya dalam mengeluarkan sebuah produk-produk hukum Islam. Menurutnya, Ibrahim memiliki geneologi pemikiran yang coraknya lebih ushul fqih yang memiliki kesamaan dengan seorang ulama fiqh pada masa kolonial, Syaikh Utsman. Lebih jauh Muslimin menilai, Ibarahim tidak lebih dari duplikasi ulama tersebut. Kesamaan itu bisa dilihat pada pandangan bahwa dalam pemutusan sebuah hukum sangat terkait dengan masalikul ‘illat. Yang pada gilirannya dari pandangan ini ia sampai pada kesimpulan bahwa porkas dan SDSB adalah boleh. Pandangan ini bertentangan mainstream pada waktu itu yang mengatakan, baik porkas maupun SDSB adalah uang haram.
Hukum tidak tergantung pada sebuah benda, tapi hukum terkait dengan perbuatan manusia. Dalam ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan “Kitabullah al-muta’alliq bi af’ali al-mukallafin“, firman Allah itu terkait dengan perbuatan mukallaf, individu. Definisi ini dipertegas oleh Ibrahim Hosein dengan sikapnya yang menolak adanya hukum haram pada uang. Yang haram adalah perbuatan orang dalam menggunakan uang itu.
Muslimin menilai, eksplorasi pemikiran yang dilakukan para pembaruan hukum Islam, dalam hal ini termasuk Ibrahim Hosein, tidak berhasil melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi epistemologi hukum Islam, ushul fiqh. Pasalnya, apa yang dilakukan Ibrahim dalam melakukan rumusan-rumusan sebuah hukum tidak mampu sampai pada kesimpulan yang konklusif. Artinya tidak pada kesimpulan yang jami’ dan mani’ tentang apa yang menjadi perdebatan pada sistematika nilai, filosofi nilai yang terdapat dalam Islam sendiri. Ushul fiqh yang lebih banyak bicara tentang sesuatu, tapi tidak memiliki batasan-batasan yang jelas, batasan yang komprehensif sekaligus restriktif.
Lain halnya dengan presentasi yang disampaikan Mujar Ibnu Syarif yang berusaha memotret sosok Ibrahim Hosein dari sisi kontroversinya saat dia menjadi ketua MUI pada tahun 80-an. Menurut Mujar, Ibrahim selain mengeluarkan pandangannya tentang pembolehan SDSB dan Porkas, ia juga pernah mengeluarkan pernyataan soal penghalalan hewan kodok. “Memakannya haram tetapi membudidayakannya halal,” tegasnya dengan nada datar.
Hal lain yang juga sempat menjadi kontroversi, adalah tindakannya ketika dia sakit memakan daging babi. Padahal dia sudah dilarang untuk tidak memakannya. Ketika ditanya, kata Muzhar, Ibrahim menjawab, seraya berfatwa: lebih baik mati kekenyangan daripada mati kelaparan.
Diskusi pada kesempatan ini banyak mendapat apresiasi dari peserta. Tapi juga ada peserta yang menilai bahwa diskusi ini belum cukup berhasil menampilkan paradigma yang berbeda dari tiga pembicara yang hadir dalam memberikan penilain terhadap sosok Ibrahim Hosein. Pasalnya, tidak ada pembicara yang memiliki paradigma yang secara genuine berbeda dari pembicara lainnya. Mereka umumnya dinilai, tidak secara jelas baik itu mengagungkan sekali atau bahkan sebaliknya, mengkritik sekali terhadap sosok Ibrahim Hosein. “Sebaiknya dihadirkan para pembicara yang kontroversial,” tulisnya pada salah satu lembar evaluasi peserta yang disebarkan oleh panitia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar